Daftar Harga Tanah

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan – Sertifikat atas nama pewaris bisa diajukan balik nama ke atas nama seluruh ahli waris ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan SKW. Dalam pengajuan balik nama ini tidak ada proses jual beli, peralihan haknya hanya karena warisan atau dalam istilah populer disebut turun waris.

Banyak masyarakat yang merasa malas untuk mengurus masalah legalitas, contohnya seperti mengurus balik nama sertifikat tanah warisan. Sebenarnya, untuk mengurus masalah ini tidaklah sulit. Namun memang, terlebih dahulu harus mengumpulkan beberapa data dan kelengkapannya.

Bagi Anda yang ingi mengetahui bagaimana cara balik nama sertifikat tanah warisan, berikut ini adalah tahapannya :

1. Membuat Surat Keterangan Waris

Langkah awal dalam membaut surat tanah waris bisa anda lakukan dengan cara yang ada dibawah ini.

  • Membuat surat pengantar

Lankah pertama yang dilakukan adalah membuat surat pengantar untuk membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

  • Mengajukan ke kantor kelurahan

Setelah mendapatkan surat pengantar, kemudian Anda melanjutkannya dengan mengajukan permohonan ke kantor kelurahan. Caranya Anda datang ke bagian pelayanan umum kemudian mengisi formulir dan surat pengantar dengan membawa dokumen membuat surat keterangan waris, cara dengan datang ke RT dan RW dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah orang tua dan surat kematian.

  • Fatwa waris

Setelah itu anda akan mendapatkan surat hak waris dari kelurahan kemudian anda melanjutkan ke kantor pemrtintahan kota setempat untuk lmendapatkan fatwa waris.

2. Mengurus Ke Badan Pemerintahan Nasional

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Waris, Anda bisa langsung melanjutkan proses balik nama, caranya dengan datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat lahan wasiat berada dengan datang ke loket layanan.

3. Persyaratan Balik Nama Sertifikat Warisan

Saat di kantor BPN anda wajip untuk melengkapi beberapa data yang meliputi:

  • Mengisi formulir permohonan balik nama
  • Fotokopi KTP pemohon atau seluruh ahli wari
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon atau seluruh alhi waris
  • Surat Keterangan Waris
  • Sertifikat tanah asli
  • SPPT PBB tahun terakhir
  • Bukti BPHTB, untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

4. Biaya  & Waktu Pembuatan Balik Nama Tanah Warisan

Untuk biaya pengurusannya sendiri tergantung dari nilai NJOP tanah yang diwariskan. Contohnya jika nilai tanahnya mencapai Rp 4.000.000 maka biaya menjadi Rp 54.000 dengan lama waktu proses pembuatan balik nama lima hari waktu kerja.

Baca juga;

Cara Jual Beli Tanah Warisan Dengan Aman

Cara Jual Beli Tanah Warisan adalah cara yang sangat mudah untuk dilakukan tetapi anda memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi perbedaannya hanya pembayaran pajak yang dibebankan kepafda penjual karena jual beli tanah tersebut. Dalam proses jual beli tanah ada juga orang yang tercantum di sertifikat tanah hadir untuk menandatangani akta jual beli. Kali ini jual beli tanah warisan dilakukan penjual yang merupakan ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia. Untuk itu, akan ada kewajiban membayar pajak waris.

Ahli waris yang ada akan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW). Untuk WNI asli, SKW dibuat di bawah tangan dengan ditandatangani oleh dua orang saksi dan disahkan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Sementara itu, untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, SKW dibuat dengan akta notaris dan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing, seperti Arab dan India SKW dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Berikut Hal ini bisa terjadi jika pewaris merupakan orang dengan tingkatan yang sudah jauh secara vertikal dalam hubungan kekeluargaan.

  • Dalam Hal Ahli Waris Tinggal Di Lokasi Yang Berjauhan

Apabila ahli waris tinggal di lokasi yang berjauhan dengan objek tanah, untuk menandatangani akta jual beli bisa memberikan kuasa untuk menjual berupa akta notaris atau legalisasi kepada salah seorang ahli waris lainnya. Akta kuasa untuk menjual bisa dibuat di hadapan notaris tempat si ahli waris berada. Kuasa untuk menjual ini tidak bisa dibuat di bawah tangan saja.

  • Dalam Hal Sertifikat Atas Nama Suami, Tapi Yang Meninggal

Sertifikat atas nama suami, tapi yang meninggal istri, sertifikat tersebut tidak perlu dibalik-nama ke seluruh ahli waris. Akan tetapi, bisa saja dilakukan karena tidak ada aturan yang melarang jika pemegang hak ingin membalik-nama sertifikat tersebut ke atas nama seluruh ahli waris. Beberapa kantor pertanahan mewajibkan permohonan juga menyertakan pernyataan besaran dalam persentase masing-masing hak ahli waris.

  • Penghitungan Pajak-pajak Dalam Proses Jual Beli Tanah dan Warisan

1. BPHTB Waris

Walaupun dalam proses jual beli tidak ada balik nama ke atas nama ahli waris namun dalam praktiknya tetap dianggap sebagai perolehan hak oleh ahli waris, sehingga ahli waris dikenakan BPHTB dengan perhitungan sebagai berikut:

{5% (NJOP – NJOPTKP)} x 50%

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai NJOPTKP berbeda untuk masing-masing daerah, sebagai contoh NJOPTKP untuk DKI Jakarta Rp300 juta.

2. Pajak Penghasilan (PPH)

Sebagai pihak yang menjual atau memperoleh penghasilan dalam suatu perbuatan hukum maka ahli waris diwajibkan membayar PPH.

Besarnya PPH yang harus dibayarkan:

5% x Harga Transaksi/NJOP (mana yang lebih besar)

3. BPHTB Pembeli

Besarnya BPHTB pembeli dihitung seperti proses jual beli biasa, yaitu:

{5% (NJOP – NJOPTKP)}

Nilai NJOPTKP berbeda untuk masing-masing daerah, sebagai contoh NJOPTKP untuk DKI Jakarta Rp. 80 juta. Untuk daerah lain besarnya NJOPTKP berbeda, bisa diketahui dengan menanyakan ke PPAT setempat.

  • Dalam hal seluruh ahli waris sepakat untuk memberikan tanah warisan tersebut kepada salah seorang ahli waris

Jika salah seorang ahli waris ingin memperoleh tanah warisan tersebut secara penuh, harus dilakukan terlebih dahulu balik nama ke seluruh ahli waris dan kemudian dibuatkan akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di PPAT.

Atas perolehan hak oleh salah seorang ahli waris tersebut, penerima hak diwajibkan membayar BPHTB dan PPH secara proporsional. Berdasarkan APHB bisa diajukan balik nama ke Kantor Pertanahan oleh PPAT dan jika proses balik nama selesai sertifikat akan timbul atas nama salah seorang ahli waris penerima hak sesuai dengan APHB.

Untuk anda yang ingin menjual atau membeli tanah warisan dengan mudah dan aman anda bisa melakukan dengan cara yang ada di atas dimana anda bisa menyiapkan surat-surat tanah. Demikian dengan artikel ini dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang jual beli tanah.

Baca juga:

Syarat Jual Beli Tanah kavling Yang Aman

Syarat Jual beli tanah Kavling merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan bagi sebagian orang atau semacam perusahan developer tanah atau rumah. Tanah kavling adalah beberapa bidang tanah sawah, hutan, ladang dalam area yang luas yang akan di pe-pecah menjadi beberapa sertifikat untuk area perumahan atau tanah per patok/kavling. Proses jual beli tanah kavling ini bisa dilakukan secara perorangan dan bisa juga dilakukan oleh developer permahan.

Didalam bisnis jual beli tanah ini keuntunganya darti segi pppelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan lebih mudah dibandingkan jual beli rumah, apartemen, atau gedung perkantorant. Biaya yang dibutuhkan pun cukup rendah karena hanya membutuhkan biaya untuk membeli tanah dan mengurus surat-surat lengalitasnya.

Penjualnya cukup mudah syaratnya para penduduk pemilik bidang-bidang sawah atau kebun yang sah. Bedanya adalah pada adanya proses ijin pengubahan fungsi lahan. Misalkan saja dari fungsi tanah sawah menjadi tanah pekarangan dan perumahan. Selain itu pihak pembeli harus sudah mengantongi ijin site-plan kawasan tanah kavling tersebut secara rapi dan tertata. Syarat tersebut sangat berbeda dengan Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat.
Legalitas Tanah

Cara Jual Beli Tanah kavling yang pertaman yang pertama dan harus dipenuhi adalah kelengkapan surat-surat tanah yang sah dan legal dari tanah yang akan dijual. Maksudnya setiap tanah yang akan diperjualbelikan harus memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila tanah yang dijual masih berupa tanah adat, tanah girik, atau letter-C dan tidak memiliki sertifikat, maka pihak penjual harus segera mengurus sertifikatnya ke BPN. Bila tidak ada surat-surat sahnya maka pihak PPAT yang berwenang dalam proses jual beli tanah tidak mau mengurusnya.

Cara Membuat Sertifikat Tanah cukup mudah hanya dengan membuktikan keabsahan sertifikat tanah yang dijual, maka perlu dilakukan pengecekan di Kantor BPN. Pengecekan ini bisa dilakukan oleh calon pembeli dan pemilik tanah bersama-sama. Apabila dengan bantuan PPAT atau notaris untuk melakukan pengecekan. Sertifikat yang telah dicek di kantor BPN akan diberi stempel dan tanggal pengecekan.

Ijin Alih Fungsi

Syarat jual beli tanah kavling yang kedua adalah perijinan alih fungsi lahan oleh pihak pembeli. Pembeli harus menunggi Surat Keterangan dari pihak Pemerintah Daerah setempat atas ijin pengeringan alih fungsi tanah sawah menjadi pekarangan.
Status tanah sawah yang diubah menjadi tanah pekarangan memakan waktu enam bulan. Itu pun pengajuan pengeringan lahan dibatasi hanya 600 meter dengan tujuan pembelian tanah kavling aman dan tidak merugikan pihak-pihak lain di sekitarnya. Oleh karena itu sebelum membeli tanah kavling harus memahami penuh legalitas dan perizinannya.

Ijin Site Plan

Syarat yang dibutuhkan dalam proses jual belih tanah kavling adalah Ijin Site-Plan yang dikeluarkan oleh Kimpraswil yang mendapatkan klarifikasi dari dinas-dinas terkait. Ijin ini bertujuan untuk memastikan tata kawasan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah.

Tanah kavling plan harus diberikan sertifikat tanah per kavling sesuai site-plan agar mudah dalam menjual atau membangun rumah diatasnya. Calon konsumen kedua dikemudina hari akan lebih senang membeli tanah yang sudah bersertifikat lengkap dan terjamin.

Pemerintahan Lahan

Syarat yang satu ini sangat penting dalam proses jual beli tanah kavling adalah proses pematangan lahan. Setelah pembelian memiliki tanah kavling luas dalam keadaan apa adanya, seperti bersawah, gundukan, cekungan, dan lain-lain. Sehingga pihak pemilik tanah kavling harus menambahkan fasilitas badan jalan, saluran drainase, gerbang proyek dan kantor pemasaran.

Pemecahan Sertifikat

Syarat jual beli tanah kavling pemecahan sertifikat tanah menjadi kavling-kavling yang lebih kecil. Pihak developer akan memacah terlebih dahulu sertifikat kemudian dilakukan jual beli di hadapan PPAT. Pemecahan dilakukan atas Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pihak developer. Sementara sertifikat sedang pengurusan pemecahan di BPN, maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat surat Pengikat Jual Beli (PJB), yang mengumumkan bahwa AJB akan dibuat setelah pemecahan sertifikat sudah selesai.

Syarat memecah sertifikat melalui kantor BPN adalah:
• Permohonan pengukuran
• Pernyataan telah memasang tanda batas oleh pemilik
• Akta Jual Beli sebagian
• Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri
• Sertifikat Asli
• Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan
• KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
• KTP dan KK penjual (jika proses jual beli berlangsung)
• Surat Kuasa bila diserahkan pada pihak yang ditunjuk
• Tapak Kavling
• Bukti-bukti pembayaran pajak dan bea atas jual beli lainnya
• Lama proses pengurusan pemecahan atau pemisahan sertifikat ini adalah 15 hari.

Panduan Jual Beli Tanah Dengan Aman Dan Cepat

Panduan Jual Beli Tanah – Jual beli tanah adalah suatu penjanjian dimana pihak yang memiliki tanah menawarkan dan membeli tanah sesuai dengan harga tanah dan lokasi tersebut. Dengan melakukan jual beli tanah tersebut belum terjadi perubahan apa pun pada ha katas tanah yang bersdangkutan, biarpun misalnya, pembelian sudah membayar pebuh harganya dan tanahnya pun secara fisik sudah diserahkan kepadanya.

Pada saat pembelian tanah ternyata status tanahnya malah sengketa atau seperti yang diutarakan oleh Sumarni Boer, seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kasus yang sering terjadi biasanya menyangkut sertifikat bodong dan duplikasi sertifikat asli.

Meski urusan transaksi jual beli mungkin hal yang biasa bagi banyak orang, tapi pada kenyataannya, untuk urusan jual beli tanah memang masih banyak yang belum memahami tata caranya dengan benar. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah, maka beberapa langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Menyiapkan Persyaratan

Penjual:

Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual.

  • Kartu Tanda Penduduk.
  • Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Surat Persetujuan Suami/Isteri bagi yang sudah berkeluarga (atau akta kematian jika sudah meninggal.
  • Kartu Keluarga.

Pembeli:

  • Kartu Tanda Penduduk.
  • Kartu Keluarga.

2. Mendatangi Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penjual dan pembeli bersama-sama mendatangi Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli tanah (AJB) sambil membawa persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya.

PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai kewenangan membuat AJB.

3. Proses pembuatan AJB

Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

  • Sebelum membuat AJB, PPAT akan melakukan pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor BPN. Sesuai Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997, lembaga ini akan mengecek keaslian sertifikat berdasarkan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah.
  • Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) apabila harga jual tanah di atas enam puluh juta rupiah. Pembayaran biasanya di Bank yang telah ditunjuk.
  • Pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas luas maksimum.
  • Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa.
  • PPAT menolak pembuatan AJB apabila tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa

Pembuatan AJB

  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis.
  • Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
  • Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta.
  • Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka selanjutnya akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan PPPAT.
  • Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor BPN untuk keperluan pendaftaran (balik nama).
  • Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

Setelah pembuatan AJB telah selesai, kemudian menyerahkan berkas ke kantor BPN untuk keperluan balik nama sertifikat. Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 minggu atau 7 hari kerja saat bertandatangan surat tersrebut.

Setelah berkas tersebut disampaikan ke Kantor BPN, maka pihak BPN akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT. Dan selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan tersebut diserahkan kepada Pembeli. Selanjutnya nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala BPN atau Pejabat yang ditunjuk.

Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN atau pejabat yang ditunjuk.

Baca juga; Harga Tanah Dikota Palembang

Harga Tanah Di Kota Malang Terus Meningkat

Harga Tanah Di Kota Malang – Kota Malang Raya telah menjadi daerah bertujuan investasi bisnis yang menjanjikan di Jawa Timur Kondisi ini diikuti dengan melambungnya harga tanah dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi. Di Kedungkandang contohnya, harga tanah melesat dalam dua tahun terakhir.

Apalagi di  kawasan strategis, salah satu contohnya seperti di sekitar jalan kembar Gadang-Bumiayu dan sekitar Jalan Mayjen Sungkono. Camat Kedungkandang yang juga pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Pent Haryoto mengatakan, harga tanah di sekitar kawasan  jalan kembar Gadang-Bumiayu dan Jalan Mayjen Sungkono  saat ini mulai menembus Rp 2,5 juta per meter. “Pada tahun 2012 lalu, harga tanah di kawasan itu masih berkisar Rp 1 juta,” jelasnya, itu berarti sudah meningkat 150 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Dikawasan perumahan Sawojajar dipastikan taka da lagi transaksi untuk pembelian lahan kosong. Namun sudah dalam bentuk rumah. Rumah tipe 45 dengan luasan lahan sekitar 220 meter di kawasan Dirgantara sudah menembus Rp 375 juta. Padahal setahun sebelumya dilepas dengan harga sekitar Rp 250 juta.

Sedangkan untuk lokasi saat ini telah mendekati pinggiran seperti Cemorokandang juga mulai mengalami kenaikan, sekitar Rp 400 ribu per meter hingga Rp 500 ribu per meter. Itu pun harus melihat letak lahan. “Rata-rata kenaikan harga tanah sekitar 50 persen. Kalau letak sekolah dan perumahan, tentu berbeda lagi,” ujar Pent. Pemicu kenaikan harga tanah di Kedungkandang karena pertumbuhan kawasan.

Tanah di kawasan Bandungrejosari saat ini memiliki harga tanah yang meroket tinggi dimana harga tanahnya rata-rata per meter sekitar Rp 1 juta. Padahal tahun lalu, masih sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu meter persegi.  Harga tanah di kawasan Sukun yang mengalami kenaikan kurang signifikan yakni di sekitar Mulyorejo dan Bakalan Krajan. Rata-rata per meter Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Itu pun melihat akses di sekitar lahan.

Contohnya harga tanah di jalan Panji Kepanjen saat ini memiliki harga yang meningkat yakni harga per meter bisa mencapai antara Rp 2,5 juta – Rp 3 juta. Sekitar 3 – 5 tahun lalu, harga per-meter tanah hanya kisaran Rp 900 ribu. Bahkan, ada yang harga jualnya jauh lebih murah.

Pada tahun 2003, sangat banyak orang-orang yang menawarkan daerah tersebut karena sangat bagus untuk membangun properti dan juga perumahan yang mewah, tetapi banyak orang-orang yang menolak karena beralasan jauh dari perkotaan. Namun sekarang wilayah tersebut menjadi banyak peminat dan hal itu juga harga tanah di jalan Panji menjadi melembung tinggi.

Begitu juga dengan harga tanah di Jalan Trunojoyo Kepanjen. Harga per meter juga cukup tinggi, meskipun tidak semahal di Jalan Panji. Per meter tanah antara Rp 1,7 juta – Rp 2,2 juta. Kalau 3 – 5 tahun lalu, harganya hanya antara Rp 500 ribu – Rp 600 ribu per meter.

Sedangkan tanah disekitar Kepanjen Kecamatan Pakisaji, harga tanah sekarang ini sekitar Rp 500 ribu – Rp 600 ribu. Itu yang lokasinya masuk ke dalam kampung. Sedangkan tanah yang lokasinya berada di pinggir jalan raya, bisa dua kali lipatnya.

Pertumbuhan properti di Malang masih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di wilayah ini. Selain itu, faktor mahasiswa yang kini memilih membeli rumah dari pada sewa atau kos juga mendongkrak perkembangan properti.