Syarat Jual Beli Tanah kavling Yang Aman

1 Agustus 2018

Syarat Jual Beli Tanah kavling Yang Aman

Jual beli tanah Kavling merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan bagi sebagian orang atau semacam perusahan developer tanah atau rumah. Tanah kavling adalah beberapa bidang tanah sawah, hutan, ladang dalam area yang luas yang akan di pe-pecah menjadi beberapa sertifikat untuk area perumahan atau tanah per patok/kavling. Proses jual beli tanah kavling ini bisa dilakukan secara perorangan dan bisa juga dilakukan oleh developer permahan.

Didalam bisnis jual beli tanah ini keuntunganya darti segi pppelaksanaan dan biaya yang dibutuhkan lebih mudah dibandingkan jual beli rumah, apartemen, atau gedung perkantorant. Biaya yang dibutuhkan pun cukup rendah karena hanya membutuhkan biaya untuk membeli tanah dan mengurus surat-surat lengalitasnya.

Penjualnya cukup mudah syaratnya para penduduk pemilik bidang-bidang sawah atau kebun yang sah. Bedanya adalah pada adanya proses ijin pengubahan fungsi lahan. Misalkan saja dari fungsi tanah sawah menjadi tanah pekarangan dan perumahan. Selain itu pihak pembeli harus sudah mengantongi ijin site-plan kawasan tanah kavling tersebut secara rapi dan tertata. Syarat tersebut sangat berbeda dengan Tata Cara Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat.
Legalitas Tanah

Cara Jual Beli Tanah kavling yang pertaman yang pertama dan harus dipenuhi adalah kelengkapan surat-surat tanah yang sah dan legal dari tanah yang akan dijual. Maksudnya setiap tanah yang akan diperjualbelikan harus memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila tanah yang dijual masih berupa tanah adat, tanah girik, atau letter-C dan tidak memiliki sertifikat, maka pihak penjual harus segera mengurus sertifikatnya ke BPN. Bila tidak ada surat-surat sahnya maka pihak PPAT yang berwenang dalam proses jual beli tanah tidak mau mengurusnya.

Cara Membuat Sertifikat Tanah cukup mudah hanya dengan membuktikan keabsahan sertifikat tanah yang dijual, maka perlu dilakukan pengecekan di Kantor BPN. Pengecekan ini bisa dilakukan oleh calon pembeli dan pemilik tanah bersama-sama. Apabila dengan bantuan PPAT atau notaris untuk melakukan pengecekan. Sertifikat yang telah dicek di kantor BPN akan diberi stempel dan tanggal pengecekan.

Ijin Alih Fungsi

Syarat jual beli tanah kavling yang kedua adalah perijinan alih fungsi lahan oleh pihak pembeli. Pembeli harus menunggi Surat Keterangan dari pihak Pemerintah Daerah setempat atas ijin pengeringan alih fungsi tanah sawah menjadi pekarangan.
Status tanah sawah yang diubah menjadi tanah pekarangan memakan waktu enam bulan. Itu pun pengajuan pengeringan lahan dibatasi hanya 600 meter dengan tujuan pembelian tanah kavling aman dan tidak merugikan pihak-pihak lain di sekitarnya. Oleh karena itu sebelum membeli tanah kavling harus memahami penuh legalitas dan perizinannya.

Ijin Site Plan

Syarat yang dibutuhkan dalam proses jual belih tanah kavling adalah Ijin Site-Plan yang dikeluarkan oleh Kimpraswil yang mendapatkan klarifikasi dari dinas-dinas terkait. Ijin ini bertujuan untuk memastikan tata kawasan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah.

Tanah kavling plan harus diberikan sertifikat tanah per kavling sesuai site-plan agar mudah dalam menjual atau membangun rumah diatasnya. Calon konsumen kedua dikemudina hari akan lebih senang membeli tanah yang sudah bersertifikat lengkap dan terjamin.

Pemerintahan Lahan

Syarat yang satu ini sangat penting dalam proses jual beli tanah kavling adalah proses pematangan lahan. Setelah pembelian memiliki tanah kavling luas dalam keadaan apa adanya, seperti bersawah, gundukan, cekungan, dan lain-lain. Sehingga pihak pemilik tanah kavling harus menambahkan fasilitas badan jalan, saluran drainase, gerbang proyek dan kantor pemasaran.

Pemecahan Sertifikat

Syarat jual beli tanah kavling pemecahan sertifikat tanah menjadi kavling-kavling yang lebih kecil. Pihak developer akan memacah terlebih dahulu sertifikat kemudian dilakukan jual beli di hadapan PPAT. Pemecahan dilakukan atas Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pihak developer. Sementara sertifikat sedang pengurusan pemecahan di BPN, maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat surat Pengikat Jual Beli (PJB), yang mengumumkan bahwa AJB akan dibuat setelah pemecahan sertifikat sudah selesai.

Syarat memecah sertifikat melalui kantor BPN adalah:
• Permohonan pengukuran
• Pernyataan telah memasang tanda batas oleh pemilik
• Akta Jual Beli sebagian
• Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri
• Sertifikat Asli
• Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan
• KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
• KTP dan KK penjual (jika proses jual beli berlangsung)
• Surat Kuasa bila diserahkan pada pihak yang ditunjuk
• Tapak Kavling
• Bukti-bukti pembayaran pajak dan bea atas jual beli lainnya
• Lama proses pengurusan pemecahan atau pemisahan sertifikat ini adalah 15 hari.