Fungsi Surat Hak Guna Bangunan

17 Agustus 2018

Saat kita membeli suatu rumah, kita akan di hadapkan dengan hak kepemilikan kita. Ada beberapa hak kepemilikan tanah dan bangunan, yang terkuat adalah hak milik (HM), hak guna bangunan (SHGB) dan hak guna usaha (HGU). Masing-masing hak kepemilikan tersebut di buktikan dengan di keluarkannya sertifikat kepemilikan oleh departemen agraria/ dinas pertanahan, yaitu hak milik dengan sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan hak guna usaha dengan sertifikat hak guna usaha (SHGU).

HGB atau Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan atau memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliki pribadi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria atau paling lama selama 30 tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang lagi jika telah habis masa penggunanaanya dan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat ditingkatkan kekuatan hukumnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan jenis sertifikat dimana pemegang sertifikat hanya dapat memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain, sedang untuk kepemilikan tanah tetap merupakan milik negara. Berbeda dengan Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya hanya untuk WNI, Sertifikat Hak Guna Bangunan dapat di miliki oleh orang asing. negara. Hak milik hanya bisa punyai oleh WNI yaitu hak yang sifatnya turun temurun, terkuat, dan terpenuhi oleh WNI.

Saat kita membeli rumah KPR dari pengembang, maka sertifikat yang akan kita terima adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Memang ada beberapa pengembang yang memberikan kepengurusan Hak Milik secara gratis bagi pembelinya, namun itu hanya sebagian kecil saja.

Status kepemilikan rumah biasanya di sesuaikan dengan masa Hak Guna Bangunan induk (keseluruhan perumahan milik pengembang), pengembang akan melakukan pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk masing-masing unit yang di beli.

Status kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan sudah aman, hanya saja kita memerlukan perpanjangan sesuai dengan batas waktu kepemilikan yang telah di tentukan.

Walau begitu sangat disarankan untuk menaikkan hak kepemilikan menjadi sertifikat hak milik (SHM).

Dibawah ini ada keuntungan dan kerugian membeli property dengan sertifikat HGB :

Keuntungan :

Tidak Membutuhkan Dana Besar.

Dengan membeli properti berstatus HGB Anda tidak perlu menyiapkan dana besar daripada membeli properti dengan status SHM. Apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk memiliki properti yang Anda inginkan.

Peluang Usaha Lebih Terbuka.

Properti dengan status HGB biasanya dijadikan pilihan untuk mereka yang berminat memiliki properti tetapi tidak bermaksud untuk menempati dalam waktu lama. HGB biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan komersial seperti mendirikan usaha kos, gedung perkantoran, kios, ruko, apartemen dan lain – lain. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, membeli properti dengan status HGB dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti, menambah modal, sehingga peluang usaha lebih menguntungkan.

Bisa dimilik oleh Non WNI

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan, sehingga banyak Warna Negara Asing (WNA) yang bekerja atau tinggal di wilayah Indonesia. Keterbatasan status hukum yang dimiliki oleh WNA, membuat properti dengan status HGB menjadi solusi aman untuk memiliki properti. Biasanya para WNA tersebut membeli rumah, apartemen atau ruang komersil untuk mendukung pekerjaan mereka di Indonesia.

Kerugian :

Jangka Waktu Terbatas

Secara hukum HGB bukanlah hak milik atas sebuah lahan, pemilik hanya memiliki hak untuk memanfaatkan bangunan yang berdiri di suatu lahan milik negara. Secara sederhananya, apabila Anda membeli properti dengan status sertifikatnya HGB, maka yang Anda miliki hanya bangunannya saja, sedangkan tanahnya berstatus dikuasai oleh negara, sehingga diperlukan perpanjangan atas hak penggunaan lahan dan hanya bisa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan. Dengan status yang bukan milik sendiri tersebut menjadikan status HGB lebih ribet, karena Anda harus mengurus perpanjangan setiap kurun waktu tertentu.

Tidak Bebas

Karena jangka waktu penggunaan yang terbatas tersebut, pemilik properti tidak bisa bebas dalam melakukan perubahan – perubahan terhadap bangunan yang berdiri. Hal ini biasanya terjadi untuk pembelian rumah yang dikelola oleh developer tertentu, pemilik harus mematuhi aturan pemugaran yang ditetapkan oleh developer.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul ketika membeli properti HGB adalah memperhitungkan secara cermat sebelum memutuskan untuk membeli properti HGB, dalam hal keuntungan apa yang diperoleh selama memiliki properti tersebut dan perhitungkan jumlah dana yang dikorbankan dengan potensi keuntungan yang di dapat, sehingga resikonya bisa diminimalisir.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *